Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Tasikmalaya Harus Dihentikan  

Jum'at, 02 Oktober 2020 15:43 Dede Hadiyana Scene



 
 

Koropak.co.id - Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Agus Wahyudin mengatakan, ada dua hal yang harus dicermati oleh semua pihak dimana Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini sedang berupaya menyelesaikan  tuntutan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

"PL2B ini masih dalam proses sesuai  Undang-Undang dan petunjuk Kementerian Pertanian. Sampai hari ini belum selesai. Kami juga di dewan sedang menggodok itu," ujarnya seusai audiensi dengan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya bersama Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi di Ruang Rapat Walikota, Balekota Tasikmalaya, Kamis (24/9/2020).

Selanjutnya, kata Agus, yang paling substansi adalah, bahwa Pemerintah  hingga saat ini sedang mengusulkan perubahan regulasi mengenai RTRW.

"Dua hal tersebut bagi kami sangat penting. Diakui atau tidak, bahwa pertanian ini sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar untuk Kota Tasikmalaya," katanya.

Terkait galian C di Kota Tasikmalaya tambah dia, saat ini sudah masuk dalam bahasan DPRD termasuk penyelamatan bukit.

"Intinya, pembangunan besar Pemerintah Kota Tasikmalaya yang akan menggunakan lahan-lahan pertanian,  akan kami hentikan. Tidak boleh lagi ada jalur-jalur yang dibuat pemerintah dengan menggunakan lahan pertanian, apalagi bukit," ucapnya.*

 

Baca juga beritanya :

 

1. LP2B Jadi Solusi Selamatkan Lahan Pertanian di Kota Tasikmalaya

 

2. Dewan Dorong Pemerintah Untuk Segera Tetapkan LP2B Di Kota Tasikmalaya

 

3. Alih Fungsi Lahan Jadi Ancaman Serius Bagi Keberlangsungan Pertanian

 

4. Di Tengah Ekonomi Sulit, Banyak Lahan pertanian Kurang Produktif

 

5. Pemerintah Harus Dorong Petani Mampu Bercocok Tanam Secara Produktif

 

Berita Terkait

RSS Facebook Twitter Youtube Instagram